Disentil Isu Disharmoni hingga Proyek Fisik, Pengamat Nilai Kritik ke Bupati Soppeng Harus Berbasis Fakta

Soppeng - Munculnya kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati. dan Wakil Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng - Selle KS Dalle, (SUKSES) yang dimuat sebuah media online baru-baru ini. 

Kritik tersebut menyoroti berbagai aspek, mulai dari ketidakharmonisan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hubungan dengan DPRD, perlakuan diskriminatif terhadap media, hingga fokus pembangunan yang dinilai terlalu berat pada proyek.

Menanggapi ramainya isu ini, seorang pengamat kebijakan publik di Makassar, Imran Mahmud angkat bicara dan menyerukan perlunya masyarakat dan pemerintah untuk membedakan antara kritik yang memiliki substansi faktual dengan kritik yang didorong oleh emosi atau kepentingan sesaat.

Imran menekankan bahwa setiap kritik harus didasarkan pada data dan kinerja nyata. "Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Namun, masyarakat juga harus kritis dalam menyaring. Ketika kritik hanya bersumber dari 'cerita warung kopi' dan asumsi tanpa data, nilai konstruktifnya menjadi rendah," ujar Imran.  

Ia mencontohkan, untuk mengkritisi klaim fokus berlebihan pada proyek, pengkritik harus menyajikan data perbandingan alokasi anggaran antara belanja modal (proyek fisik) dan belanja pegawai atau belanja sosial dalam APBD selama dua tahun terakhir. 

Sementara untuk sinergi kelembagaan mengenai dugaan keretakan hubungan antar Forkopimda dan DPRD, Imran menilai hal itu harus diukur dari produktivitas kebijakan.

"Apakah Raperda mandek? Apakah koordinasi pengamanan daerah terganggu? Jika program kerja tetap berjalan, maka dinamika internal adalah hal yang wajar dan bukan kegagalan kepemimpinan," tegasnya. (*)